Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan memberikan pujian kepada petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Kota Depok yang berani berbicara tentang alat-alat kelengkapan kerja yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik. DPR menilai apa yang dilakukan petugas damkar tersebut merupakan langkah tegas untuk memperbaiki hal-hal konkret yang berdampak langsung ke rakyat.

"Ini keren, justru Pemerintah pusat butuh suara-suara seperti itu agar tahu betul apa yang terjadi di lapangan. Kalau alat rusak dan dibiarkan, bagaimana mau menolong masyarakat,” ujarnya dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria pada Rabu (24/7/2024).

Seperti diketahui, video petugas Damkar Depok bernama Sandi Butar Butar yang mengeluhkan kondisi peralatan yang rusak melalui video 'room tour' viral di media sosial. Dalam videonya, Sandi meminta maaf bila pihaknya kurang dapat merespons kebutuhan masyarakat karena peralatan operasional Damkar Depok tak maksimal.

“Ya wajar kalau akhirnya Saudara Sandi ini speak up menyuarakan lewat media sosial karena lewat jalur resmi pengaduannya tidak didengarkan. Pemkot nggak perlu sensi, harusnya justru jadi evaluasi,” katanya.

Pemkot Depok diketahui memanggil Sandi atas aksinya memviralkan kerusakan sarana prasarana UPT Damkar. Sandi disebut dipanggil untuk dilakukan pembinaan. Pemkot Depok juga menyatakan seharusnya urusan internal diselesaikan lebih dulu di lingkup internal dan tidak dibeberkan ke publik.

Daniel mengkritik hal tersebut, dan mengingatkan agar pihak Pemda tidak memutus kerja sama dengan Sandi yang berani bersuara demi kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai ada pemecatan terhadap pegawai yang punya dedikasi tinggi kepada rakyat seperti Saudara Sandi ini. Butuh keberanian besar bagi pegawai biasa untuk menghadapi birokrasi dan pejabat seperti yang dilakukan Sandi Butar Butar,” tukas Daniel.

Daniel menilai seharusnya keberanian Sandi mendapat apresiasi dan Pemkot Depok lebih bijaksana menghadapi persoalan tersebut.

“Pegawai yang berani speak up demi perbaikan harus didukung dan dilindungi, bukan diintimidasi atau diberi sanksi," ucap Legislator Dapil Kalimantan Barat I itu.

Lebih lanjut, Daniel menggarisbawahi perlunya perbaikan komunikasi internal di jajaran birokrasi. Apabila ada keluhan dari pegawai internal, kata dia, harus ditanggapi dengan bijaksana dan langsung lakukan evaluasi.

“Kalau ada yang berani bicara, coba didengarkan dengan baik. Itukan kritik membangun demi kebaikan, justru yang harus dievaluasi adalah komunikasi internalnya,” ungkap Daniel.

Daniel mengatakan Pemerintah harus proaktif dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dinas-dinas di bawahnya menjalankan tugas dengan baik dan efektif.

“Dan ini harus jadi contoh untuk daerah-daerah lain. Pejabat harus bisa menghilangkan ego, dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Jangan tunggu viral dulu baru bergerak melakukan perbaikan. Pegawai juga harus berani bersuara. Jangan diam saja melihat hal yang tidak benar, apalagi ini menyangkut tugas pelayanan kepada masyarakat,” tambah Daniel.

Politisi Fraksi PKB itu pun berterima kasih karena Sandi Butar Butar berani mengungkapkan adanya kerusakan sarana prasarana Damkar. Menurut Daniel, fungsi pengawasan DPR semakin terbantu dengan adanya laporan-laporan seperti itu.

“Dan tentunya ini menjadi catatan DPR terkait kinerja Pemerintah. Tentunya bentuk ‘pengabaian’ terhadap kerusakan alat dan sarana Damkar tidak dapat ditoleransi karena ini menyangkut keselamatan rakyat,” urainya.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan Pemerintah.

“Karena kami adalah perpanjangan tangan rakyat. Laporan-laporan dari masyarakat akan kita serap dan pelajari, untuk kita diskusikan bersama dengan Pemerintah pusat supaya ada solusi dan pembenahan dari hal-hal yang perlu diperbaiki,” tutupnya. (gal/aha)